Komisi VI DPR meminta kepada pemerintah cq. Departemen Perindustrian RI untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, terutama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Departemen Perdagangan RI agar kebijakan sektoral yang dikeluarkan dapat terintegrasi dengan kebijakan korporasi BUMN yang berorientasi pada pertumbuhan industri manufaktur nasional dan peningkatan terhadap produksi dan konsumsi produk dalam negeri, karena terkait dalam upaya meningkatkan perkembangan industri manufaktur dalam negeri. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) yang didampingi Wakil Ketua Komisi VI Agus Hermanto (F-PD) saat memimpin Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI Fahmi Idris, di Gedung Nusantara I DPR, Kamis (30/4). “Dalam upaya meningkatkan perkembangan industri manufaktur dalam negeri, Komisi VI DPR minta Departemen Perindustrian untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait,” tegas Anwar Sanusi. Selain itu, jelas Anwar Sanusi, DPR juga meminta kepada Departemen Perindustrian RI dan instansi terkait lainnya untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang dan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Departemen Perindustrian RI,” katanya. Komisi VI juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program perbantuan peralatan dan permesinan agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat dan tepat guna bagi penerima bantuan khususnya para pelaku IKM di daerah-daerah. Dalam hal DIPA, kata Anwar, Komisi VI meminta kepada Departemen Perindustrian RI untuk segera melakukan upaya optimalisasi anggaran untuk pencapaian target pertumbuhan industri nasional. “Mengingat rendahnya realisasi DIPA Departemen Perindustrian RI sampai dengan 31 Maret 2009 baru mencapai 9,82% atau dibelanjakan sebesar Rp 173,2 milyar,” jelasnya. Ia menambahkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi VI juga ingin mengetahui kesiapan pelaksanaan kebijakan dan program serta prioritas yang akan dilakukan Departemen Perindustrian RI, diantaranya berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 dan antisipasi Departemen Perindustrian RI dalam menyikapi krisis ekonomi global. Sementera itu Menteri Perindustrian RI Fahmi Idris dalam paparannya menjelaskan, inti kebijakan dan program pengembangan industri dalam jangka pendek (2009-2010) dirancang untuk mengutamakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengantisipasi permasalahan mendesak yang timbul akibat dampak krisis finansial global dan mengupayakan pemecahannya sehingga mampu mencegah terjadinya pengurangan kesempatan kerja di sektor industri. Fahmi Idris menambahkan, pada prinsipnya, pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Maret 2009 berjalan dengan baik. “Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala,” jelas Fahmi Idris. Fahmi menambahkan, beberapa kegiatan harus dilakukan revisi dan sampai dengan bulan Maret 2009 belum semua kegiatan dapat dilaksanakan. Karena disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan seperti kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan bulan Mei-Nopember 2009. Industri Pupuk Menyinggung permasalahan pupuk urea dan non urea, Anwar Sanusi meminta kepada pemerintah untuk bisa menjamin ketersediaan pasokan pupuk urea dan non urea dengan berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya BP Migas guna memperoleh kepastian pasokan bahan baku dan raw material lainnya. Menurut Fahmi Idris, kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah impor pupuk urea hanya dilakukan apabila stok nasional pupuk urea sudah dibawah 500 ribu ton. Sedangkan sampai saat ini stok nasional masih jauh melebihi dari 500 ribu ton, sehingga belum dilakukan importasi pupuk urrea, kata Fahmi. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung sampai akhir tahun ini karena PIM sudah mendapatkan alokasi gas sebanyak 9 kargo. “Sehingga stok nasional pupuk urea masih akan bertahan di atas 500 ribu ton sampai akhir tahun 2009,” jelasnya. (Iwan)